Sinyal Perlambatan Ekonomi RI Kuartal I/2025, dari Daya Beli hingga Belanja Pemerintah

Ekspor-Impor

Ekspor-impor juga menjadi komponen penting pembentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun lalu, ekspor menjadi kontributor terbesar ketiga (22,18%) dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia—meski sebaliknya pertumbuhan impor membuat -20,39% PDB.

Josua menjelaskan ekspor barang dan jasa tumbuh 9,52% YoY. Josua melihat pertumbuhan kuat ekspor tersebut berkat hilirisasi dan ekspor manufaktur bernilai tambah.

Hanya saja, sambungnya, impor juga naik 5,07% YoY yang mencerminkan permintaan domestik yang belum pulih sepenuhnya.

"PMI manufaktur masih berada pada zona ekspansif untuk sektor-sektor utama seperti makanan dan minuman [53,81] dan logam dasar [53,65], tetapi sektor tekstil, kulit, dan pakaian menunjukkan kontraksi, konsisten dengan tekanan dari tarif AS pada komoditas tersebut," ungkap Josua.

Sementara itu, Core Indonesia melihat tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada negara-negara mitra dagangnya termasuk AS berpotensi menekan kinerja ekspor dan mendorong lonjakan impor pada tahun ini meskipun efeknya belum terlihat pada triwulan I/2025.

Masalahnya, Core menilai perdagangan Indonesia sangat rentan dengan tekanan eksternal. Kerentanan ekspor Indonesia tersebut tercermin dari peringkat economic complexity index yang mengukur tingkat diversifikasi dan kecanggihan produk yang dihasilkan oleh suatu negara. 

Dalam pemeringkatan itu, Indonesia berada di peringkat 70 atau kalah jauh dari Vietnam yang dalam 20 tahun terakhir telah merangsek dari peringkat 94 pada 2000 menjadi peringkat 53 pada 2023. Core menjelaskan, kini struktur ekspor Vietnam didominasi oleh produk bernilai tambah tinggi seperti elektronik.

Belanja Pemerintah

Pada tahun lalu, belanja pemerintah berkontribusi hingga 7,73% terhadap pembentukan PDB Indonesia. Hanya saja, pada kuartal I/2025 terjadi efisiensi anggaran.

Josua memprakirakan belanja pemerintah mengalami kontraksi -2,88% YoY pada kuartal I/2025. Angka tersebut berbanding terbalik dengan lonjakan pertumbuhan belanja pemerintah sebesar 20,44% pada kuartal I/2024.

Menurut Josua, kontraksi belanja pemerintah tersebut tercermin dalam realisasi APBN hingga Maret 2025 yang mencapai 17,1% dari pagu belanja tahunan.

"Masih relatif rendahnya penyerapan belanja negara ini turut menjadi faktor pelemahan agregat permintaan dan aktivitas sektor publik, meskipun pemerintah mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp 17,5 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Core Indonesia menggarisbawahi bahwa penghematan dan realokasi anggaran sebenarnya bukan hal baru dalam praktik fiskal Indonesia. Kebijakan serupa pernah dilakukan pada 2016 lewat Instruksi Presiden (Inpres) No. 8/2016.

Sayangnya, tulis Core, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penghematan anggaran berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat itu, belanja pemerintah tercatat tumbuh negatif sebesar -2,96% pada kuartal III/2016 dan bahkan lebih dalam menjadi -4,02% pada kuartal IV/2016.

Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman tersebut, Core mewanti-wanti efisiensi tanpa disertai realokasi anggaran pada pos yang tepat berpotensi mengurangi belanja pemerintah khususnya pada kuartal pertama tahun ini.