Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara pada hari ini, Minggu (1/6.2025).
Para buruh menuntut tindakan hukum atas masifnya impor ilegal yang memicu penurunan utilitas produksi pabrik hingga badai PHK.
Berdasarkan pantauan Bisnis, hingga pukul 12.16 WIB aksi demo penolakan impor ilegal dilakukan di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/6/2025). Rencananya, buruh juga akan melakukan longmarch ke arah Istana Negara.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan usaha yang dilakukan industri dalam negeri untuk melakukan efisiensi produksi tidak akan optimal apabila impor ilegal masih masif dan tidak ada tindakan hukum.
“Maka oleh karena itu, kami meminta kepada pemerintah, berantas ilegal impor dan hukum pada pelaku-pelaku impor ilegal,” kata Ristadi saat aksi demonstrasi di Patung Kuda, Minggu (1/6/2025).
Dalam catatan KSPN, gelombang Pemutusan Hubungan Keria (PHK) terus mengancam dan menekan jutaan pekerja Indonesia. Data PHK awal 2025 bervarisai jumlahnya, data KSPN ada 61.351 terjadi PHK dari Januari-April 2025.
Baca Juga
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan 26.455 kasus PHK hingga Mei 2025, sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 73.092 pekeria terdampak PHK pada periode Januari-Maret 2025.
Meski berbeda data PHK tersebut, buruh menilai polemik yang memicu gelombang PHK ini yakni impor ilegal yang tak terkendali. Alhasil, barang produksi lokal tidak laki terjual di pasar domestik karena dikuasai produk impor ilegal yang lebih murah.
“Kalau juga harus terpaksa impor, jangan kemudian barang-barang sejenis harganya lebih murah. Karena kalau barang-barang sejenis harganya lebih murah, hancurlah produksi dalam negeri kita. Kami yang jadi korban,” jelasnya.
Ristadi menerangkan bahwa dalam dua tahun terakhir ini, tekanan impor murah dan melemahnya daya beli masyarakat telah membuat industri padat karya khususnya tekstil dan produk tekstil dalam negeri makin terpuruk.
Dalam hal ini, dia juga meminta pemerintah untuk menjaga keberlanjutan industri padat karya bahkan meningkatkannya merupakan langkah strategis pemerintah untuk menahan lonjakan pengangguran, mempertahankan daya beli masyarakat berpendapatan menengah ke bawah yang akan mampu berkontribusi menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
Berikut 5 tuntutan demo buruh hari ini (1/6/2025):
1. Berantas praktek ilegal import dan hukum pelaku-pelakunya.
2. Perketat aturan import untuk lindungi keberlangsungan industri dalam negeri, seperti segera revisi Permendag Nomor 8/2024 sebagaimana yang telah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum Sarasehan Ekonomi Nasional.
3. Lakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk mencegah terjadinya PHK semakin meluas dan lindungi korban PHK agar menerima haknya sesuai aturan yang berlaku serta bisa terserap kembali bekerja.
4. Secara umum wujudkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri sekaligus melindungi pekerja buruh yang masih bekerja dan mampu membuka lapangan kerja baru untuk rakyat Indonesia yang masih menganggur.
5. Tingkatkan pengawasan dan penegakan hukum/law enforcement
