Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengaku telah mengirim surat ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk dapat melakukan perpanjangan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan.
Ara menjelaskan bahwa dirinya memberikan usulan agar pengenaan bebas pajak atau PPN DTP 100% bakal dilanjutkan hingga akhir tahun 2025.
“Kita berusaha dong [sampai akhir Desember 100%], kenapa? Karena dari pengembang ada masukan. Saya juga menampung masukan dari pengembang,” kata Ara saat ditemui di Kantor Bluebird, Jakarta, Selasa (17/66/2025).
Ara menyebut, usulan perpanjang PPN DTP 100% itu dilakukan guna mempercepat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan demikian dia berharap Menteri Keuangan dapat segera mengabulkan permohonan perpanjangan PPN DTP 100% tersebut.
“Karena [PPN DTP menyangkut] soal daya beli, mempercepat dan memperbesar daripada pembelian. Ada yang bagus, saya perjuangin dong. Saya sudah ngomong langsung ke Ibu Sri Mulyani,” pungkasnya.
Sebagai informasi, pemerintah resmi kembali menetapkan pemberian PPN DTP untuk pembelian properti pada 2025. Di mana, insentif tersebut akan diberikan dengan dasar pengenaan PPN DTP sebesar Rp2 miliar.
Baca Juga
Untuk diketahui, pemerintah menetapkan pemberian PPN DTP sebesar 100% bakal diberikan pada periode Januari – Juni 2025.
Sementara itu, diskon sebesar 50% untuk bulan Juli-Desember 2025. Insentif ini diberikan dengan tujuan mendorong multiplier effect dan penciptaan kesempatan kerja yang besar.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa perumahan atau properti menjadi sektor andalan untuk mendorong produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Oleh karena itu, insentif PPN DTP digulirkan untuk mendorong PDB dari sektor properti.
“Makanya kan yang tahun ini kemarin disetujui perpanjangan PPN DTP untuk yang properti. Kemudian FLPP juga ditambah. Untuk tahun depan Pak Menko juga sudah mengusulkan perpanjangan,” kata Susi saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Susi menambahkan bahwa sektor perumahan akan menjadi perhatian pemerintah, sejalan dengan kontribusinya yang besar, terutama di sektor properti dan konstruksi.
