Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) mendesak pemerintah untuk memperjuangkan tarif preferensial bagi ekspor produk mebel dan kerajinan asal Indonesia ke Amerika Serikat(AS).
Hal ini mengingat tenggat waktu penundaan tarif resiprokal atau kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump akan berakhir pada 9 Juli 2025. Adapun, Indonesia sebelumnya akan dikenakan tarif 32% oleh AS.
Ketua Umum Himki Abdul Sobur mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi ketidakpastian akses pasar ke AS. Apalagi, status tarif masuk untuk produk furnitur Indonesia belum final.
“Ada kekhawatiran tarif akan dinaikkan setara atau bahkan lebih tinggi dari Vietnam dan Malaysia. Hal ini berpotensi mengurangi daya saing kita secara drastis,” ujar Sobur kepada Bisnis, dikutip Senin (30/6/2025).
Ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke pasar AS saat ini mencapai US$1,33 miliar, atau sekitar 54% dari total ekspor sektor ini.
Dia mengingatkan bahwa industri mebel ini menyerap lebih dari 3 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung, dan memiliki potensi besar menjadi pusat produksi global, asalkan didukung oleh tarif ekspor yang kompetitif.
Baca Juga
“Indonesia memang memiliki relasi kuat dengan blok non-G7 seperti BRICS, dan ini bisa memunculkan persepsi geopolitik tersendiri di mata AS,” tuturnya.
Namun, menurut dia, Indonesia siap bersikap rasional dengan menekankan pentingnya trade balance dan bukan semata posisi politik global.
Dalam hal ini, pihaknya mendukung penuh diplomasi dagang yang aktif dan rasional untuk mempertahankan tarif rendah sebagai langkah memperluas ekspor dan menarik investasi manufaktur global ke Indonesia.
Sobur menerangkan, penetapan tarif yang lebih rendah dibanding negara pesaing seperti Vietnam dan Malaysia akan membuka peluang strategis bagi Indonesia.
“Dengan dukungan kebijakan tarif yang tepat, Indonesia bisa menarik investasi global, menciptakan 5 hingga 6 juta lapangan kerja baru—baik langsung maupun tidak langsung—dan meningkatkan ekspor mebel-kerajinan menjadi US$6 miliar dalam 5 tahun ke depan,” ujarnya.
Sebaliknya, jika tarif ekspor Indonesia lebih tinggi dari negara pesaing, akan terjadi penurunan permintaan yang signifikan dari para buyer.
Hal ini berisiko menyebabkan kehilangan momentum pertumbuhan dan berkurangnya peluang untuk menjadikan Indonesia sebagai hub produksi dunia.
“Kami ingin menegaskan bahwa dalam kondisi ketidakpastian global ini, pasar domestik harus dijaga dengan sangat serius sebagai benteng pertahanan industri,” tuturnya.
Pihaknya mendorong pemerintah menjalankan safeguard (perlindungan perdagangan) terhadap produk mebel dan kerajinan dari luar, khususnya China, yang berpotensi membanjiri pasar lokal saat ekspor mereka melemah.
Selain itu, menata pemerataan pasar nasional, termasuk mengalihkan pertumbuhan pasar ke luar Jawa, seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional berbasis pemerataan industri.
Lebih lanjut, pemerintah wajib mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah dan BUMN, untuk memastikan kapasitas produksi nasional tetap optimal meskipun pasar ekspor melambat.
