Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap pemerintah masih melakukan kajian terhadap usulan revisi potongan tarif 10% oleh aplikator kepada pengemudi Ojek Online (Ojol).
Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat (Hubdat), Aan Suhanan mengaku bakal berhati-hati dalam menetapkan keputusan tersebut guna menjaga ekosistem bisnis ojek online.
“Kemudian untuk terkait pemotongan 10%, ini juga kami sedang mengkaji dan men-survei, karena seperti diketahui dan disampaikan bahwa ekosistem yang terbangun dari ojek online ini sudah sangat banyak sekali,” kata Aan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (30/6/2025).
Aan menyoroti saat ini terdapat lebih 1 juta driver ojol yang tercatat sebagai mitra aplikator. Di samping itu, terdapat 25 juta pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang turut terlibat dalam ekosistem tersebut.
Untuk itu, Kemenhub meminta waktu untuk melakukan survei lanjutan mengenai rencana revisi potongan tarif aplikator tersebut.
“Kami hati-hati dalam menentukan ini, karena Pak Menteri menginginkan ekosistem ini tetap terpelihara. Karena banyak lapangan pekerjaan akibat dari transportasi ojek online ini,” pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Mitra driver ojek online kembali turun ke jalan menggelar aksi demo menuntut keadilan pada 20 Mei 2025. Salah satu tuntutannya adalah meminta biaya aplikasi kembali sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 10%.
Pasalnya, Ketua Umum Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati. Dia menjelaskan, dalam aksi itu para driver ojol akan menuntut aplikator untuk segera melakukan revisi biaya aplikasi. Di mana, saat ini biaya aplikasi yang ditanggung oleh para driver ojol mencapai 70%.
“Kondisi kerja yang jauh dari layak itu termanifestasi dalam bentuk potongan platform yang selangit hingga mencapai 70%,” tegasnya kepada Bisnis, Kamis (15/5/2025).
Dalam penjelasannya, biaya aplikasi itu menyebabkan pengemudi ojol hanya mendapat upah sebesar Rp5.200 dari hasil kerjanya mengantarkan makanan. Padahal, pelanggan melakukan pembayaran ke platform sebesar Rp18.000.
Tak hanya itu, tambahnya, SPAI juga menuntut dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat pesanan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol. Dia menilai, program itu menimbulkan ketimpangan hak yang diterima pengemudi ojol.
“Maka kami mendukung tuntutan potongan 10% dan bahkan kami menuntut potongan platform dihapuskan. Selain itu, harus ada kejelasan tarif penumpang, barang dan makanan yang setara dan adil,” pungkasnya.
