Bisnis.com, JAKARTA -- Himpunan Pengusaha Muda Indonesia meminta divestasi saham PT Freeport Indonesia dapat menyejahterakan rakyat Papua dan Indonesia.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengapresiasi niat baik pemerintah dalam divestasi saham sebesar 51% itu.
Langkah ini disebut sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Aksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua.
"Misalnya, kantor pusat Freeport sebaiknya di Papua agar pajaknya juga dinikmati Papua. Begitu juga dengan pembangunan smelternya, sebaiknya di Papua," tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (24/7/2018).
Hal itu disampaikannya di hadapan peserta Simposium Persatuan Pelajar Indonesia (PII) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di University Higher School of Economy, Moskow, Rusia.
Selain Bahlil, tampil pula Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, ekonom Didik J. Rachbini, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal, dan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina Yudi Krisnandi.
Hipmi juga meminta semua pihak untuk bersabar hingga proses akuisisi selesai sembari tetap memberikan dukungan dan masukan kepada pemerintah. Namun, diharapkan harga akuisisi lebih ekonomis dan kompetitif dari sisi pemerintah serta memperhitungkan kemampuan pembiayaan perbankan nasional.
"Jadi, selain ada kedaulatan negara (sovereignty), juga return investasi dan benefit. Secara bisnis harus feasible," lanjutnya.
Bahlil menambahkan tim negosiator dari pemerintah diharapkan mampu mempertahankan hak-hak pemegang saham mayoritas atas kendali di Freeport Indonesia agar kontrol pemerintah tetap efektif ke depannya.
"Kita lihat kan klausul dalam perjanjian soal hak jangka panjang Freeport-McMoRan Inc di Freeport Indonesia hingga 2041. Kemudian, butir-butir yang menjamin Freeport McMoran tetap memegang kontrol operasional atas Freeport Indonesia meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas dan kesepakatan tentang isu lingkungan hidup, termasuk tentang limbah tailing. Saya kira kontrol pemerintah harus diperkuat sesuai haknya," paparnya.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan telah menandatangani Head of Agreement (HoA) pada Kamis (12/7). Dalam HoA tersebut, PT Inalum (Persero) dan Freeport-McMoRan telah menyepakati harga divestasi saham Freeport Indonesia melalui skema pembelian hak partisipasi Rio Tinto di Freeport Indonesia sebesar 40% senilai US$3,5 miliar dan 9,36% saham PT Indocopper Investastama senilai US$350 juta.
Indocopper merupakan anak usaha Freeport-McMoRan. Namun, saham Indocopper, Freeport-McMoRan, dan Inalum 9,36% akan terdilusi.
