Kanada
Kanada mulai memberlakukan tarif balasan sebesar 25% atas impor barang dari Amerika Serikat senilai C$155 miliar (US$107 miliar) pada Selasa (5/3/2025), jika pemerintahan Presiden Donald Trump tetap melanjutkan kebijakan tarif terhadap produk Kanada.
Melansir Reuters, Rabu (5/3/2025), Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menegaskan bahwa tarif ini akan diterapkan dalam dua tahap. Gelombang pertama mencakup barang senilai C$30 miliar yang akan dikenai tarif mulai Selasa, sementara sisanya, senilai C$125 miliar, akan mulai berlaku setelah periode konsultasi selama 21 hari.
"Kebijakan ini akan tetap diberlakukan hingga AS mencabut tarif dagangnya. Jika mereka tetap bersikeras, kami siap menerapkan langkah-langkah balasan non-tarif yang saat ini sedang didiskusikan dengan pemerintah provinsi dan wilayah," ujar Trudeau.
Gelombang pertama tarif mencakup 1.256 produk dari berbagai sektor, termasuk jus jeruk, selai kacang, anggur, minuman beralkohol, bir, kopi, peralatan rumah tangga, pakaian, sepatu, sepeda motor, kosmetik, serta produk pulp dan kertas.
Pemerintah Kanada juga membuka konsultasi publik untuk menentukan daftar barang yang akan dikenai tarif pada gelombang kedua, mencakup kendaraan penumpang dan truk, kendaraan listrik, baja dan aluminium, produk pertanian seperti buah dan sayuran, produk kedirgantaraan, serta daging sapi, babi, dan produk susu.
Selain tarif impor, Kanada juga mempertimbangkan langkah balasan non-tarif, termasuk pengenaan pajak ekspor atas mineral penting yang menjadi bahan baku industri teknologi dan energi AS. Menteri Energi Kanada menyebut bahwa pembatasan ekspor mineral strategis merupakan salah satu opsi yang tengah dikaji.
Indonesia
Di tengah eskalasi perang dagang, Indonesia berupaya mempercepat aksesi menjadi anggota OECD. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan kunjungan kerja ke Paris, Prancis untuk mempercepat aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD.
Selama 3—5 Maret 2025, Airlangga dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Eric Lombard, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann, dan sejumlah Duta Besar Negara OECD seperti Australia, Jepang, Belanda, Inggris, Polandia, Irlandia, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan.
“Pertemuan dengan Sekjen OECD diperlukan untuk membahas langkah lanjutan terkait proses aksesi Indonesia, terutama penyampaian Initial Memorandum Indonesia pada Pertemuan Dewan OECD Tingkat Menteri pada Juni 2025,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip pada Rabu (5/3/2025).
Airlangga meyakini dengan bergabung ke OECD, Indonesia akan dapat meningkatkan daya saing dalam berbagai sektor dan bidang, termasuk dalam perdagangan dunia.
“Pemerintah Indonesia optimis bahwa aksesi Indonesia ke OECD ini akan memberikan dampak positif yang luas, baik dalam peningkatan kualitas kebijakan ekonomi maupun dalam peningkatan kerja sama internasional yang lebih kuat,” tutupnya.
Sementara, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut percepatan proses aksesi Indonesia ke OECD merupakan upaya pemerintah untuk mendiversifikasi pasar ekspornya. Josua menilai, hal tersebut dilakukan RI mengingat potensi risiko perang dagang China-AS yang dapat berdampak negatif ke Indonesia.
"Saya lihat ini adalah upaya untuk memitigasi dampak yang bisa ditimbulkan kalau terjadi perang dagang ataupun terjadi perlambatan ekonomi China," kata Josua sesuai Paparan Publik Bank Permata 2025 di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
