Aprisindo turut menyoroti tarif Vietnam yang lebih rendah, sehingga para buyer di AS dikhawatirkan akan mencari harga yang lebih murah dengan kualitas yang sama daripada Indonesia. Hal ini akan memicu turunnya pesanan dan memengaruhi proses produksi.
“Untuk mengantisipasi ini harus dilakukan proteksi pemerintah melalui bantalan APBN berupa program insentif kepada para pelaku industri alas kaki agar proses produksi tetap berjalan yaitu dari diskon 50%+ harga listrik, gas, penghapusan PPN, penangguhan pembayaran BPJS Tenaga Kerja bagi para pekerja dan insentif lainnya secara nyata,” jelasnya.
Aprisindo juga mendorong pemerintah mempercepat perundingan perjanjian dagang FTA (Free Trade Agreement) Indonesia dengan Uni Eropa yaitu IEU-CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement).
Menurut dia, perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa sebagai akses pasar baru dimana Vietnam juga punya perjanjian serupa dengan Eropa yang lebih dahulu agar Indonesia tidak ketinggalan dari persaingan antar negara dan produksi tetap berjalan baik dan normal.
Peralihan Pasar Ekspor
Senada, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkap persiapan pengusaha untuk memperluas pasar ekspor guna mengantisipasi tekanan penurunan permintaan dari Amerika menjelang penetapan tarif resiprokal pada 1 Agustus 2025.
Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana mengatakan, pihaknya saat ini masih dalam tahap menunggu dan melihat (wait and see) atas hasil negosiasi lanjutan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan AS.
Baca Juga
“Pengalihan pasar itu secara alami tetap akan terjadi, banyak negara terluka oleh perilaku hegemoni negara-negara besar,” kata Danang kepada Bisnis, Senin (7/7/2025).
Menurut Danang, pengalihan pasar ekspor pasti terjadi untuk mempertahankan penjualan global. Saat ini, pengusaha TPT dalam negeri mengharapkan keputusan dan hasil negosiasi terbaik yakni pengurangan penerapan tarif yang diterapkan AS sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia.
“Maka jejaring kerja sama ekonomi akan beralih ke negara negara yang lebih bersahabat, juga bisa terjadi karena kompetisi atau perubahan arus supply chain ataupun kebijakan reciprocal tariff,” jelasnya.
Lebih lanjut, industri furnitur juga disebut akan mengalami penurunan kinerja ekspor imbas kebijakan tarif Trump.
Pasalnya, Amerika Serikat merupakan salah satu pasar terbesar bagi furnitur dan kerajinan Indonesia, dengan kontribusi lebih dari 54% dari total ekspor industri mebel nasional.
Ketua Umum Himki, Abdul Sobur mengatakan industri mebel tak hanya berperan sebagai penyumbang devisa, tetapi juga menyangga keberlangsungan lebih dari 2 juta tenaga kerja yang mayoritas berada di daerah-daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.
“Kami memahami bahwa isu defisit neraca perdagangan menjadi salah satu pertimbangan kebijakan Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Trump. Namun, Himki menilai penanganan persoalan defisit seharusnya dilakukan dengan pendekatan dialog konstruktif, relasi bilateral yang setara, serta negosiasi berbasis kepentingan bersama,” ujar Sobur.
Sebagai gambaran, nilai ekspor mebel Indonesia ke Amerika Serikat pada 2024 diperkirakan lebih dari US$2,5 miliar – US$3 miliar per tahun.
Sobur menilai kebijakan tarif tinggi yang bersifat unilateral justru berpotensi memicu ketidakpastian dan kontraksi di rantai pasok global, yang pada akhirnya juga akan berdampak pada konsumen di pasar Amerika sendiri.
Pihaknya juga mendorong Pemerintah Indonesia melalui saluran diplomasi resmi, baik jalur bilateral maupun multilateral, agar terus berkomunikasi intensif dengan mitra dagang AS untuk membuka ruang peninjauan ulang kebijakan ini.
“Kami berharap pemerintah dapat mengoptimalkan instrumen perundingan dagang yang adil, termasuk mendorong pembukaan pasar investasi di sektor hilir agar sesuai dengan semangat perdagangan berkeadilan,” jelasnya.
Di sisi lain, Himki akan memperkuat daya tahan industri mebel dan kerajinan Indonesia dengan strategi jangka menengah dan panjang yang mencakup diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara lain di kawasan Asia, Eropa, dan Timur Tengah, India dan ASEAN.
Selain itu, penguatan branding produk bernilai tambah tinggi; peningkatan efisiensi produksi; dan pembenahan kebijakan hulu-hilir agar rantai pasok semakin berdaya saing.
