Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kesepakatan penghapusan pembatasan ekspor mineral kritis ke Amerika Serikat tetap mengacu pada kebijakan penghiliran atau hilirisasi, yakni produk jadi dari mineral, bukan membebaskan ekspor barang mentah nikel maupun tembaga.
Airlangga, yang memimpin proses negosiasi ke AS, bahkan menyampaikan bahwa tidak ada penghapusan pembatasan, sebagaimana yang tertulis dalam keterangan resmi Gedung Putih.
"Enggak [dihapus], di dalam detailnya ada, tidak ada yang dihapuskan ... [Ekspor tetap] proses mineral," ujar Airlangga dengan singkat kepada wartawan di kantornya, Rabu (23/7/2025).
Sayangnya, sambil terburu-buru menuju mobilnya, Airlangga tak menjelaskan lebih lanjut detail dari kesepakatan penghapusan pembatasan ekspor mineral kritis ke AS.
Dalam Pernyataan Bersama tentang Kerangka Kerja Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia yang dirilis White House, dikutip Rabu (23/7/2025), Amerika Serikat (AS) dan Indonesia menyepakati penghapusan sejumlah hambatan perdagangan, termasuk pembatasan ekspor mineral kritis.
Dalam pernyataan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump menyebut bahwa Indonesia akan menghapus pembatasan atas ekspor komoditas industri ke Amerika Serikat, termasuk mineral kritis.
Baca Juga
Kesepakatan tersebut merupakan bagian dari negosiasi tarif perdagangan AS-Indonesia.
AS akan mengurangi hingga 19% tarif resiprokal untuk barang-barang asal Indonesia dan mengurangi lebih lanjut besaran tarif resiprokal untuk komoditas tertentu yang tidak tersedia secara alami atau diproduksi secara domestik di AS.
Sebaliknya, Indonesia akan menghilangkan sekitar 99% hambatan tarif untuk berbagai macam produk industri AS dan produk makanan dan pertanian AS yang diekspor ke Indonesia.
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menambahkan bahwa kementerian dan lembaga (K/L) terkait, ikut sibuk akibat perjanjian perdagangan AS dengan RI yang baru terbit hari ini.
Untuk itu, Kemenko akan mengadakan rapat koordinasi bersama kementerian terkait dalam rangka membahas kesepakatannya dengan US Trade Representative (USTR).
“Joint statement itu nanti secara teknis akan ada pembicaraan lebih lanjut [dengan K/L]. Nanti ditetapkannya setelah ada tanda tangan antara kedua belah pihak. Mereka juga sedang sibuk, kita juga sibuk secara internal,” jelasnya.
Adapun, sejumlah komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023, antara lain nikel, tembaga, aluminium, timah, magnesium, mangan, kobal, dan masih banyak lagi.
Untuk diketahui, Indonesia telah menutup keran ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Disusul oleh larangan ekspor konsentrat tembaga dan bauksit mulai 10 Juni 2023. Namun, khusus untuk ekspor konsentrat tembaga, terdapat relaksasi bagi PT Freeport Indonesia hingga 16 September 2025 lantaran terjadinya kahar insiden kebakaran smelter.
