Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (Badan Gizi Nasional) memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mungkin terjadi penyelewengan anggaran, seperti korupsi.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut kasus korupsi tidak mungkin terjadi di program MBG. Sebab, ungkap dia, BGN dan mitra telah membuat akun virtual (virtual account/VA) yang harus ditandatangani untuk mencegah adanya penyelewengan anggaran.
“Nggak mungkin ada korupsi di makan bergizi, karena kita sudah bikin virtual account harus ditandatangani oleh mitra dan Badan Gizi,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Selain itu, Dadan mengatakan bahwa anggaran MBG juga dimasukkan ke dalam biaya bahan baku dan insentif khusus MBG. Dalam hal ini, saat mitra membelanjakan bahan baku maka perlu ada referensi harga pasar.
Dadan menjelaskan, jika mitra terbukti mengantongi keuntungan besar (markup) terhadap harga bahan baku, nanti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan segera mengaudit anggaran tersebut. Setelahnya, mitra harus mengembalikan uang tersebut.
“Jadi untuk kasus-kasus penyalahgunaan anggaran kecil sekali kemungkinan terjadi pada program makanan bergizi gratis,” ujarnya.
Baca Juga
Untuk itu, menurut Dadan, penyalahgunaan anggaran di program MBG akan sulit terjadi mengingat sistem yang dibuat juga ketat.
“Kalau penyalahgunaan anggaran, kami sudah membangun sedemikian buat sistem sulit sekali orang bisa memanipulasi anggaran [MBG],” ujarnya.
Berdasarkan data BGN per Selasa (5/8/2025), Dadan mengeklaim sebanyak MBG telah menjangkau 8,2 juta penerima manfaat MBG dan memiliki 3.233 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN juga memperkirakan angkanya akan terus bertambah pada pekan ini menjadi 12 juta penerima manfaat MBG dan 4.000 SPPG.
“Mungkin dalam minggu ini sebetulnya sudah bisa mencapai 12 juta, mencakup 4.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan itu murni kemitraan,” ujarnya.
Sementara itu, sebanyak 20 juta penerima manfaat hingga pertengahan Agustus 2025 yang dibidik Kepala Negara RI dipercepat dari semula ditargetkan pada akhir Agustus.
