Bisnis.com, JAKARTA – Koperasi Merah Putih digadang-gadang menjadi katalis positif dalam meningkatkan skala ekonomi serta memperluas akses berusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pendekatan dan penyebaran koperasi yang terus meluas akan memberikan kepastian akses pasar, pembiayaan, penguatan kapasitas, serta bahan baku dengan harga lebih terjangkau, sehingga bisnis menjadi lebih efisien.
Keanggotaan Koperasi Merah Putih, jelasnya, mayoritas diisi oleh pelaku usaha segmen mikro – kecil yang masih berhadapan dengan masalah skala ekonomi.
“Di sinilah peran kelembagaan koperasi sebagai agregator. Yakni, mentransformasi ekonomi rakyat yang semula belum berskala menjadi berskala ekonomi,” kata Riza ketika kepada Bisnis di Jakarta baru-baru ini.
Di samping itu, sambungnya, kolaborasi antarkementerian dalam mendukung sinergi Koperasi Merah Putih dan UMKM juga sudah berjalan. Di sektor pertanian, keterlibatan di Koperasi Merah Putih dikatakan mempermudah akses pelaku UMKM terhadap input produksi seperti pupuk.
Hal ini, tambahnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar koperasi tersebut menjalankan peran sebagai penyedia input produksi dengan harga terjangkau baik bagi petani, pelayan, maupun peternak.
Sementara di sektor kuliner, kehadiran Koperasi Merah Putih diyakini menjadi solusi atas masalah kesulitan mendapatkan gas dengan harga terjangkau serta stabilitas pasokan. Koperasi, jelasnya, memberikan direksi kepada pelaku usaha terkait dengan ihwal tersebut.
“Keberadaan koperasi dalam penguatan ekosistem UMKM bukanlah pelengkap semata, melainkan fondasi utama. Koperasi menjadi pilihan yang rasional bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas. Bukan karena paksaan, tapi karena logika ekonomi,” ujarnya.
Pada Semester I/2025, Kementerian melihat ada peningkatan kepatuhan dan produktivitas pada pelaku UMKM. Dijelaskan, banyak pelaku UMKM merampungkan urusan nomor induk berusaha (NIB) bukan sekedar karena ketaatan, melainkan upaya mengakses sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), pembiayaan, serta pendampingan.
Riza menilai hal tersebut mengindikasikan terjadinya pergeseran paradigma, di mana perizinan bukan semata ihwal kepatuhan, tapi sebagai alat peningkat produktivitas dan akses pasar.
Dari sisi pembiayaan, dia melihat lonjakan signifikan dalam jumlah debitur baru dan debitur yang naik kelas alias graduasi. Artinya, kata Riza, manajemen keuangan UMKM di dalam negeri semakin membaik.
“Jadi, saya melihat bahwa UMKM kita sekarang lebih cermat dalam mencatat dan mengelola keuangan. Dengan capaian ini, saya optimistis semester II/ 2025 akan membawa ekonomi kita ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Di samping itu, peran serta pembagian kewenangan antarkementerian disebut sudah cukup jelas. Terkait dengan pembiayaan, sambungnya, juga sudah ada ketentuan terbaru. “Kalau soal teknis kebijakan koperasi, itu ranah Kementerian Koperasi,” kata Riza.
