Bisnis.com, JAKARTA — Dunia usaha menyebut pemerintah perlu memperkuat daya beli hingga menggelontorkan insentif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun.
Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan setidaknya ada empat masukan agar pertumbuhan ekonomi bisa bertahan sampai akhir tahun untuk jangka pendek, sekaligus hingga 2029 untuk jangka menengah. Pertama, kata Ajib, pemerintah perlu memperkuat daya beli masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja.
“Seluruh kebijakan lembaga dan kementerian, harus mempunyai orientasi dan output dalam penyerapan tenaga kerja,” kata Ajib dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (6/8/2025).
Kedua, pemerintah harus mendorong insentif fiskal maupun moneter yang tepat sasaran, serta mendorong ekonomi biaya rendah atau low cost economy.
Ajib menyebut, percepatan restitusi, Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), dan relaksasi pajak untuk UMKM menjadi bagian kebijakan fiskal yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara.
Selain itu, sambung dia, dunia usaha juga menyarankan agar tingkat suku bunga kredit menjadi lebih murah yang utamanya untuk sektor padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Baca Juga
Ketiga, lanjut Ajib, pemerintah perlu mendorong perampingan peraturan atau deregulasi. Terlebih, dia menjelaskan percepatan layanan, kemudahan koordinasi, dan penyederhaaan perizinan merupakan bagian dari deregulasi.
“Apindo mendukung pembentukan Kelompok Kerja [Pokja] Deregulasi dari Kemenko Perekonomian, bagian dari kolaborasi dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang lebih baik,” ujarnya.
Keempat, Apindo menilai pemerintah perlu mendorong lebih banyak investasi yang masuk ke dalam negeri. Terlebih, sambung dia, rasio investasi penanaman modal asing (PMA) masih rendah hingga potensi PMA masih bisa ditingkatkan.
“Dengan catatan, pemerintah harus fokus dengan upaya mendorong ease to doing business atau kemudahan dalam berusaha. Indonesia masih di peringkat 73 dari 190 negara. Idealnya Indonesia bisa di peringkat 40,” ujarnya.
Menurutnya, momentum ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU—CEPA) menjadi angin segar menuju perjanjian perdagangan bebas dan membuka pintu investasi dari Uni Eropa ke Indonesia.
Lebih lanjut, Ajib menambahkan pemerintah harus menggandeng dunia usaha agar mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sustain dan eskalatif ke depannya. “Kolaborasi inilah yang terus didorong melalui Indonesia Incorporate,” imbuhnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua atau kuartal II/2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud menuturkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia atas dasar harga berlaku pada kuartal II/2025 mencapai Rp5.947 triliun. Lalu, PDB atas harga konstan mencapai Rp3.396,3 triliun.
“Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2/2025 bila dibandingkan dengan triwulan II/2024 atau secara YoY tumbuh sebesar 5,12%,” kata Edy di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
