Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menelan anggaran mencapai Rp89 triliun hingga periode Desember 2024.
Wakil Menteri (Wamen) PU, Diana Kusumastuti menuturkan bahwa anggaran senilai Rp89 triliun itu tertuang dalam 109 paket pengerjaan yang secara keseluruhan progres pembangunannya telah mencapai 61,7%.
“Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," jelas Diana dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (11/12/2024).
Adapun perinciannya, progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebantak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8% dan progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%.
Terakhir yakni progres proyek batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.
Dia menegaskan pembangunan itu bakal terus direalisasikan secara disiplin guna memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN jelang pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.
Baca Juga
Pasalnya, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
Di samping itu, Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat.
Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana," ujarnya.
