Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koperasi (Kemenkop) menyampaikan koperasi ikut andil dalam mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang akan mulai digulirkan awal Januari 2025.
Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan koperasi menjadi bagian rantai pasok (supply chain) dalam program MBG, mulai dari memasok bahan baku, mengumpulkan bahan baku, hingga mendistribusikannya.
Pasalnya, ungkap Budi, tidak semua wilayah menghasilkan produk untuk menunjang program andalan Presiden Prabowo Subianto.
“Nggak semua daerah menghasilkan semua produk untuk makan bergizi gratis, sehingga perlu ada pengaturan supply chain-nya,” jelas Budi dalam acara Launching Logo Baru Kementerian Koperasi di Kantor Kementerian Koperasi, Kamis (12/12/2024).
Di samping itu, Budi menjelaskan bahwa Kemenkop juga telah melakukan uji coba (piloting) di tiga koperasi untuk memasok bahan baku MBG. Yang pasti, kata dia, koperasi di Indonesia akan mendukung program makan bergizi gratis di tahun depan.
Dia juga menuturkan bahwa Kemenkop tengah mengidentifikasi koperasi yang siap berpartisipasi dalam program MBG. “Yang penting kan ini jalan, nanti juga kita tunggu dari Badan Gizi Nasional, karena ini kan leading sector-nya Badan Gizi,” terangnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mengumumkan pemangkasan anggaran program MBG dari semula Rp15.000 per porsi menjadi Rp10.000 per porsi. Orang nomor satu di RI itu menilai anggaran MBG senilai Rp10.000 per porsi sudah masuk ke kategori cukup bermutu dan bergizi.
“Kita ingin Rp15.000 [per hari], tetapi kondisi anggaran mungkin Rp10.000 kita hitung untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari akun YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Adapun, Prabowo menyatakan, pemerintah telah memperkirakan jika satu keluarga dengan 3-4 orang anak, maka setiap keluarga bisa menerima rata-rata program MBG senilai Rp30.000 per hari.
Jika dihitung selama satu bulan, maka anggaran yang digelontorkan sudah mencapai Rp2,7 juta. Belum lagi, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Jadi kalau ini semua dengan bantuan-bantuan bansos dan perlindungan lainnya, termasuk PKH [program keluarga harapan] dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat di antaranya kelompok buruh saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini, tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang,” terangnya.
Di sisi lain, pemangkasan anggaran MBG menjadi Rp10.000 per porsi ini dinilai berisiko dan dikhawatirkan memperlebar ketimpangan nilai gizi di Indonesia.
Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengkhawatirkan adanya risiko ketimpangan nilai gizi jika anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program MBG per porsi terlalu kecil.
“Khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,” ujar Bhima kepada Bisnis, dikutip pada Senin (2/12/2024).
