Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga negara nonstruktural pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan, Dewan Ekonomi Nasional, menyampaikan pernyataan kelembagaan perdananya pada Kamis (9/1/2025). Think tank bentukan Presiden Prabowo Subianto itu menyampaikan langkah awal dalam mentransformasi perekonomian Indonesia.
Diketuai Luhut, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) beranggotakan para ahli kawakan di sejumlah bidang: ada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu, Menteri Keuangan Era Presiden SBY M. Chatib Basri, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran Arief Anshory Yusuf.
Lalu ada ekonom pasar modal dari Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan, pemilik PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) Haryanto Adikoesoemo, serta dua birokrat Muhammad Firman Hidayat dan Septian Hario Seto.
Dalam pernyataan perdana, DEN bersepakat digitalisasi merupakan kunci untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia. Luhut menjelaskan setidaknya ada empat pilar digitalisasi yang diusulkan DEN kepada Prabowo.
Dia mengaku Prabowo menyambut baik usulan dari Dewan Ekonomi Nasional itu. Bahkan, sambung pensiunan TNI itu, Prabowo ingin semua sistem digitalisasi pemerintahan tersebut bisa terimplementasi pada hari ulang tahun Indonesia ke-80.
"Dia [Prabowo] mau ini program sudah mulai jalan di bulan Agustus [2025]. Kita sudah harus kerja around the clock [mengejar waktu] untuk membuktikan ini, karena ini game changer [titik balik kemajuan] buat Indonesia," kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2025).
Baca Juga
Dia pun merincikan empat pilar digitalisasi tersebut. Pertama, optimalisasi penerimaan negara dengan implementasi Coretax (sistem inti administrasi perpajakan) dan Simbara (sistem Informasi Mineral dan Batubara) untuk meningkatkan penerimaan pajak dan sektor mineral dan batu bara.
Kedua, efisiensi belanja negara dengan digitalisasi sistem e-catalogue versi 6.0 untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa lebih transparan dan efisien sehingga bebas dari pemborosan.
Ketiga, kemudahan pelayanan publik dengan digitalisasi layanan seperti administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan masyarakat sehingga mengurangi birokrasi berlebih.
Keempat, kemudahan berusaha dengan penyempurnaan sistem Online Single Submission (OSS) untuk mempercepat proses perizinan usaha sehingga mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) serta menarik lebih banyak investasi langsung.
Dengan empat pilar digitalisasi tersebut, Luhut meyakini efisiensi dan kepercayaan publik kepada tata kelola pemerintahan meningkatkan tajam. Sejalan dengan itu, terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi.
