Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XII Eddy Soeparno mendukung upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dan permintaan gas bumi dalam negeri yang meningkat. Salah satu yang didorong yakni impor Liquefied Natural Gas (LNG).
Dia menilai kebijakan untuk impor LNG perlu didorong agar tidak ada kegagalan dari sektor industri manufaktur pengguna gas bumi. Dia khawatir kekurangan gas memicu penghentian operasional industri.
"Untuk sementara sekarang ini, di tengah-tengah sekarang berkurangnya pasokan gas secara signifikan, diberikan keluasan agar kran impor terutama untuk LNG itu bisa dibuka," kata Eddy saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurut Eddy, dalam hal ini yang perlu didorong yakni keberlanjutan pasokan yang terjamin untuk beberapa tahun ke depan. Dia melihat pelaku usaha saat ini mementingkan ketersediaan ketimbang harga.
Namun, ke depan harga gas juga harus menjadi pertimbangan bersama agar lebih kompetitif dan terjangkau untuk industri. Tak hanya itu, dia juga mengungkap sejumlah skema untuk mendapatkan harga gas yang lebih murah.
"Jika kita bisa melakukan planning untuk membeli LNG, berkontrak LNG untuk jangka waktu yang lebih lama, satu tahun, tiga tahun, lima tahun, itu akan jauh lebih murah ketimbang kita kemudian membeli secara spot," tuturnya.
Baca Juga
Pemenuhan kebutuhan gas untuk industri menjadi penting demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah. Target tersebut tak dapat tercapai jika sumber energi yang menggerakkan industri tidak tersedia.
"Tidak boleh kita berkurang dari segi pertumbuhan ekonominya, tidak boleh kemudian terjadi pengurangan lapangan pekerjaan, jadi industri harus tetap hidup. Kita harus menyediakan sumber energinya, apakah itu sumber dalam negeri, maupun kalau kita harus buka keran impornya," pungkasnya.
Kendati demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan belum memiliki rencana impor gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Ketua Satgas Percepatan Peningkatan Produksi/Lifting Migas, Nanang Abdul Manaf menuturkan, pemerintah masih fokus mendorong produksi dalam negeri.
"Kami lagi tidak memikirkan impor. Kami [memikirkan] bagaimana caranya memenuhi [produksi] dalam negeri," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (1/7/2025).
Adapun, pernyataan Nanang itu merespons wacana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menyebut impor gas bisa menjadi opsi untuk memenuhi kebutuhan gas industri. Pasalnya, harga gas di dalam negeri cukup tinggi.
Menurut Nanang, cadangan gas di dalam negeri saat ini masih melimpah, kendati pemerintah perlu melakukan penataan agar produksi dan distribusinya bisa optimal.
