Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan sekaligus Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dan Nota Keuangan pada Jumat (15/8/2025).
Nota keuangan yang akan disampaikan tersebut memberikan gambaran arah kebijakan pemerintah ke depan terutama yang terkait dengan APBN, termasuk di dalamnya akan tergambar asumsi dasar makro di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM).
Jelang pengumuman tersebut, target lifting minyak dan gas (migas) dalam APBN menjadi hal yang menarik dibahas. Apalagi, capaian lifting migas terbilang masih selalu di bawah target dalam 5 tahun terakhir.
Oleh karena itu, target lifting pun acap kali turun setiap tahunnya. Lantas, seperti apa target dan realisasi lifting migas pada APBN dalam 5 tahun terakhir?
Berdasarkan catatan Bisnis, target lifting migas dalam APBN 2020 ditetapkan sebesar 1,697 juta barel setara minyak per hari (boepd). Target ini terdiri atas target lifting minyak sebesar 705.000 barel per hari (bopd) dan gas sebesar 992.000 boepd.
Sementara itu, realisasi lifting migas pada 2020 hanya mencapai 1,682 juta boepd. Angka ini hanya mencapai 99,1% dari target APBN. Perinciannya, realisasi lifting minyak mencapai 707.000 bopd atau 100,1% dari target dan gas 975.000 boepd atau 98% dari target.
Target lifting migas kemudian naik dalam APBN 2021, yakni menjadi sebesar 1,712 juta boepd. Target ini terdiri atas lifting minyak sebesar 705.000 bopd dan lifting gas 1,007 juta boepd.
Sementara itu, realisasi lifting migas pada 2021 secara total 1,636 juta boepd atau 96% dari target di atas. Perinciannya, lifting minyak mencapai 658.000 bopd atau 94% dari target dan gas 978.000 boepd atau 99% dari target.
Pada 2022, target lifting migas pada APBN kembali naik menjadi 1,739 juta boepd. target ini terdiri atas minyak sebanyak 703.000 bopd dan gas 1.036.000 boepd. Namun, realisasinya secara total hanya mencapai 1,551 juta–1,567 juta boepd, atau sekitar 88%–90% dari target. Perinciannya, lifting minyak mencapai 612.300 bopd atau 87% dari target dan gas 955.000 boepd atau 90% dari target.
Selanjutnya, pada APBN 2023, target lifting migas naik lagi menjadi 1,760 juta boepd. Target ini terdiri atas minyak bumi sebesar 660.000 bopd dan gas 1,100 juta boepd.
Adapun, realisasi lifting migas secara total pada tahun tersebut mencapai 1,565 juta boepd atau 88,9% dari target. Lebih terperinci, realisasi lifting minyak mencapai 605.500 bopd atau 91,7% dari target dan gas 964.000 boepd atau 87,6% dari target.
Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, target lifting migas secara total turun pada 2024 menjadi 1.668.000 boepd. Target ini terdiri atas minyak sebesar 635.000 bopd dan gas 1,033 juta boepd.
Realisasi lifting migas pada 2024 tercatat mencapai 1,606 juta boepd atau 96,4% dari target. Perinciannya, lifting minyak mencapai 579.700 bopd atau 91,3% dari target dan gas 1,120 juta boepd atau sekitar 99% dari target.
Baca Juga
Sementara itu, dalam kesepakatan pemerintah dan DPR terkait asumsi dasar makro dalam RAPBN 2026, lifting minyak ditarget mencapai 605.000-620.000 bopd, sedangkan lifting gas ditarget mencapai 953.000–1,017 juta boepd.
Adapun, sepanjang semester I/2025, Kementerian ESDM mencatat realisasi lifting migas mencapai 1,754 juta boepd. Angka ini mencapai 111,9% dari target produksi 2025 yang sebesar 1,610 juta boepd.
Khusus untuk rata-rata produksi minyak mencapai 602.400 bopd sepanjang semester I/2025. Angka tersebut baru mencapai 99,5% dari target produksi minyak dalam APBN 2025 yang sebesar 605.000 bph
Sedangkan, rata-rata produksi gas bumi mencapai 1,199 juta boepd sepanjang semester I/2025. Angka ini mencapai 119% dari target produksi gas 2025 yang sebesar 1,005 juta boepd.
Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Ishak Razak menilai target lifting minyak pada RAPBN 2026 seharusnya tetap berada di level 600.000 bopd. Menurutnya, angka ini sudah cukup optimis mengingat pola produksi yang terus turun.
"Kendati, jika ada terobosan pengembangan teknologi atau insentif yang lebih baik bagi para produsen, termasuk jika terjadi kenaikan harga yang signifikan, maka masih ada peluang untuk melampaui target 600.000 bopd," kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (12/8/2025).
Namun, dalam konteks penyusunan APBN, pemerintah dan DPR perlu bersikap realistis.
"Karena jika tidak, hal tersebut akan memengaruhi asumsi pengeluaran dan penerimaan APBN lainnya," ucap Ishak.
