Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo buka-bukaan bakal membatalkan pembelian alat berat imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.
Dody menyebut, tak hanya membatalkan belanja konstruksi saja, Dody juga menegaskan bakal membatalkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang tidak prioritas.
“Menindaklanjuti efisiensi anggaran 2025, kami telah lakukan beberapa pembatalan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan kegiatan yang tak prioritas,” kata Dody dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Salah satu contohnya, tambah Dody, Kementerian PU bakal membatalkan kegiatan fisik single year contract dan multi years contract baru yang bersumber dari rupiah murni.
Selain itu, Dody juga mengaku hendak membatalkan rencana pembelian alat berat baru yang bakal digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional.
“Kedua, pembatalan pembelian alat berat, kami hanya optimalisasi alat berat yang ada,” ujarnya.
Baca Juga
Selanjutnya, Kementerian PU juga akan menggunakan dana tanggap darurat secara lebih efektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas baik dalam maupun luar negeri, mengkurasi secara signifikan belanja ATK dan meniadakan semua kegiatan seremonial.
Dody menambahkan dirinya juga akan meniadakan rapat kerja dan rapat koordinasi serta agenda offline lainnya untuk dialihkan secara online.
“Serta meniadakan belanja kehumasan, seperti pencetakan banner, spanduk, seminar kit. Efisiensi operasional perawatan kantor dan pembelian kendaraan serta efisiensi belanja non-operasional termasuk honor, kajian analisis dan lainnya,” pungkas Dody.
Untuk diketahui, semula pagu DIPA Kementerian PU ditetapkan sebesar Rp110,95 triliun Setelah diefisiensi sebesar Rp81,38 triliun, maka sisa total pagu Kementerian PU hanya Rp29,57 triliun.
